Satu tahun masa kepemimpinan berjalan, namun yang terlihat bukan kemajuan, melainkan konflik yang terus berulang. Situasi keamanan di Kabupaten Lanny Jaya maupun di Wamena sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan semakin memprihatinkan.
Pergantian kepala kampung, kepala distrik, kepala sekolah, serta pejabat di berbagai bidang dilakukan tanpa pendekatan sosial yang matang dan tanpa komunikasi terbuka kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat terpecah, perang terjadi, pemalangan jalan terus berlangsung, aktivitas pemerintahan dan ekonomi terganggu, dan rasa aman perlahan hilang.
Ini bukan persoalan kecil. Ini adalah kegagalan pemerintahan dalam membaca dampak kebijakan terhadap struktur sosial masyarakat.
Pemimpin yang bijak memahami bahwa di Papua Pegunungan, jabatan bukan sekadar administrasi. Jabatan menyangkut harga diri, kehormatan, keseimbangan adat, dan relasi sosial antar marga maupun kelompok. Mengganti secara tiba-tiba tanpa komunikasi sama saja dengan menyulut api di tengah masyarakat yang sensitif terhadap keseimbangan sosial.
Kami menilai:
Kebijakan yang tidak terukur telah memicu konflik horizontal.
Pendekatan kepada tokoh adat, tokoh gereja, dan tokoh masyarakat sangat lemah.
Pemerintah terlihat tidak siap mengelola dinamika sosial daerahnya sendiri.
Belajarlah dari kepemimpinan sebelumnya di bawah Bapak Befa Yigibalom. Pada masa itu, stabilitas daerah relatif terjaga dan konflik besar jarang terjadi. Pergantian jabatan dilakukan dengan perhitungan matang, komunikasi dijaga, dan pendekatan adat dihormati. Pemerintahan sekarang seharusnya mampu mengambil pelajaran dari pola kepemimpinan tersebut, bukan justru mengulangi kesalahan yang memicu gejolak baru.
Kami juga menyampaikan dengan jujur bahwa masyarakat Lanny Jaya merasa malu. Konflik yang terus terjadi hingga meluas ke Wamena sebagai ibu kota provinsi membuat nama baik masyarakat Lanny Jaya dipandang negatif oleh kabupaten lain di Papua Pegunungan. Kabupaten lain melihat masyarakat Lanny Jaya seakan-akan selalu identik dengan konflik. Ini menyakitkan dan mencoreng harga diri kami sebagai orang Lanny.
Jangan salahkan masyarakat ketika situasi memanas. Pemerintah adalah pengambil keputusan. Setiap kebijakan yang memicu perang adalah tanggung jawab penuh pemimpin daerah.
Jika pergantian pejabat memang perlu dilakukan, maka lakukan secara serentak, transparan, terukur, dan melalui komunikasi terbuka dengan seluruh elemen masyarakat. Jangan mengganti nama secara diam-diam dan tiba-tiba karena hal itu hanya mempercepat konflik.
Kami tegaskan:
Hentikan kebijakan yang memecah belah.
Hentikan keputusan yang mengorbankan rakyat.
Utamakan kedamaian di atas kepentingan kelompok dan politik.
Bupati dan Wakil Bupati harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah, bukan ruang eksperimen kebijakan tanpa perhitungan sosial. Kepemimpinan diuji bukan saat situasi tenang, tetapi saat mampu meredam konflik dan menjaga persatuan.
Rakyat Lanny Jaya tidak butuh janji.
Rakyat butuh keamanan.
Rakyat butuh stabilitas.
Rakyat butuh pemimpin yang menenangkan, bukan pemimpin yang kebijakannya memicu pertikaian.
Jika situasi ini terus berulang, maka masyarakat berhak menyebut kepemimpinan ini gagal menjaga stabilitas dan martabat daerah.
By: Solidaritas Masyarakat Lanny Jaya Peduli Kedamaian
#lannyjaya
#pemerintahlannyjaya
#Lannyjayadamai
#Bupatilannyjaya
#wakilbupatilannyjaya
@penggemar berat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar